Benemica merupakan Aplikasi layanan mandiri karyawan, administrasi HRD, Penggajian dan Pajak yang terintegrasi untuk Konsultan, Konsultan Pajak, dan Perusahaan.

News Feed.

ImagePost

Mengenal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Mengenal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

 

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam Sidang Paripurna Kamis 7 Oktober 2021. Secara garis besar Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang informasinya terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, mencakup perubahan sejumlah aturan pajak yaitu perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty jilid II yang bernama Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, dan pengenaan pajak karbon dan tarifnya.

 

Dengan diundang-undangkannya Harmonisasi Peraturan pajak (UU HPP), semua aturan yang berada di dalamnya harus dilaksanakan mulai tahun 2022, namun berlakunya dengan masa berlakunya berbeda-beda karena terdiri dari berbagai elemen. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai berlaku sejak UU baru ini diundangkan, selain itu:

  • Perubahan di UU Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku pada 2022.
  • Perubahan UU PPN mulai berlaku 1 April 2022.
  • Program pengungkapan sukarela Wajib Pajak atau Tax Amnesty berlaku selama 6 bulan. Mulai dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022
  • Pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022.

 

Mari kita pelajari bersama lebih lengkap informasi perubahan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan mulai berlaku pada Tahun 2022,

1. PPH Badan

Pemerintah batal menurunkan tarif PPh Badan atau Perusahaan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tarif PPh Badan di tahun depan akan sama seperti tarif tahun ini yakni sebesar 22% untuk Perusahaan dalam negeri dan 20% untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

 

2. PPH Orang Pribadi

Melalui pengesahaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap dan tidak ada perubahan, namun untuk lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5% dinaikkan menjadi Rp 60.000.000,- dari sebelumnya Rp 50.000.000,-.

 

Sebagai Contoh:

Pak Ben seorang Karyawan Tetap di suatu Perusahaan bergaji Rp 10 juta sebulan, Pak Ben tidak memiliki tanggungan, maka perhitungan sederhana pajaknya adalah:

Dengan UU PPh

Disetahunkan  Rp 120 jt

PTKP Rp 54 jt

Dasar pengenaan Pajak (DPP) =  Rp 66 jt

Perhitungan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh)

5% x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta/tahun

15% x Rp 16 juta = Rp 2,4 juta/tahun

PPH = Rp. 4,9 juta/tahun dibagi 12 bulan = Rp 408.333,-

Dengan UU PPh maka pajak yang harus dibayar pegawai bergaji Rp 10 juta perbulan sebesar Rp 4.900.000,-/tahun atau sekitar Rp 408.333,-/bulan.

Dengan UU HPP

Disetahunkan  Rp 120 jt

PTKP Rp 54 jt

Dasar pengenaan Pajak (DPP) =  Rp 66 jt

Perhitungan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh)

5% x Rp 60 juta = Rp 3 juta

15% x Rp 6 juta = Rp 900 ribu

PPH = Rp. 3,9 juta/tahun dibagi 12 bulan = Rp 325.000,-

Dengan UU HPP maka pajak yang harus dibayar pegawai bergaji Rp 10 juta perbulan menjadi lebih rendah dari UU PPh yaitu sebesar Rp 3,9 juta pertahun atau sekitar Rp 325.000,-/bulan.

 

Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini pastinya memberikan manfaat untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya kepada masyarakat berpenghasilan menengah - rendah.

 

Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) kedua, otomatis disesuaikan menjadi diatas Rp 60.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- dengan tarif tetap 15%.

 

Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) ketiga, tidak ada perubahan diatas Rp 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- dengan tarif tetap 25%.

 

Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) keempat, diatas Rp 500.000.000,- s.d Rp. 5.000.000.000,- dengan tarif tetap 30%.

 

Pemerintah menambah skema baru Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) kelima, yaitu pengenaan tarif PPh sebesar 35% bagi orang yang memiliki penghasilan di atas Rp. 5.000.000.000,- (Rp 5 miliar) per tahun.

 

Sebagai contoh:

Bu Ica adalah Pemilik dan sekaligus Direktur Utama yang bergaji Rp 600 juta sebulan, Bu Ica berstatus Kawin dan memiliki 3 tanggungan, maka perhitungan sederhana pajaknya adalah:

Dengan UU PPh

Disetahunkan  Rp 7,2 Miliyar

PTKP Rp 72 jt

Dasar pengenaan Pajak (DPP) =  Rp 7,128 Miliyar

Perhitungan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh)

5% x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta/tahun

15% x Rp 200 juta = Rp 30 juta/tahun

25% x Rp 250 juta = Rp 62,5 jt/tahun

30% x Rp 6,628 Miliyar = Rp. 1.988.400.000,-/tahun

PPH = Rp. 2.083.400.000,- /tahun dibagi 12 bulan = Rp 171.950.000,-

Dengan UU PPh maka pajak yang harus dibayar pegawai bergaji Rp 600 juta perbulan sebesar Rp. 2.083.400.000,- /tahun atau sebesar Rp 173.616.667,-/bulan.

Dengan UU HPP

Disetahunkan  Rp 7,2 Miliyar

PTKP Rp 72 jt

Dasar pengenaan Pajak (DPP) =  Rp 7,128 Miliyar

Perhitungan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh)

5% x Rp 60 juta = Rp 3 juta/tahun

15% x Rp 190 juta = Rp 28,5 juta/tahun

25% x Rp 250 juta = Rp 62,5 jt/tahun

30% x Rp 4,5 Miliyar = Rp. 1,350 Miliyar

35% x 2,128 Miliyar = Rp. 744,8 juta/tahun

PPH = Rp. 2.188.800.000,-/tahun dibagi 12 bulan = Rp 182.400.000,-

Dengan UU HPP maka pajak yang harus dibayar pegawai bergaji Rp 600 juta perbulan menjadi lebih tinggi dari UU PPh yaitu sebesar Rp. 2.188.800.000,-/tahun atau sebesar RRp 182.400.000,-/bulan.

 

Tarif PPh tersebut naik 5% dibanding yang berlaku saat ini yakni sebesar 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000,- per tahun. Artinya, ini adalah aturan baru yang berlaku bagi orang kaya di dalam negeri.

 

Rangkuman perubahan adalah sebagai berikut:

 

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), informasinya juga terdapat terobosan baru yaitu mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan semakin memudahkan Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, tetapi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak, yaitu apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun.

 

Mari bersama dukung reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salinan UU Nomor 7 Tahun 2021 sudah tersedia, hubungi Tim Benemica melalui klik Link Chat Berikut untuk mendapatkan salinannya.

 

Peraturan ini perlu di ikuti oleh payroll software indonesiaPayroll software terbaik akan selalu update dengan regulasi yang berlaku. Informasi ini di rangkum oleh Benemica, Benemica merupakan salah satu software payroll terbaik dan HR system terbaik Indonesia yang menyediakan aplikasi layanan mandiri karyawan, Administrasi HRD, Penggajian, dan Pajak yang terintegrasi untuk Perusahaan.

 

 

Sumber : Website Kementrian Keuangan RI https://www.kemenkeu.go.id

 

#Benemica #DTP 2021 #Pajak #PPH21 #RUUHPP #UUHPP #UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan #UUHPP 2022

Read more
ImagePost

Pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah DTP Diperpanjang Hingga Desember 2021

Berikut rangkuman dari PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.03/2021 terkait Insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease yang berkaitan dengan payroll atau proses penggajian di Perusahaan. Peraturan ini secara resmi di sahkan pada 1 Juli 2021.

Peraturan ini merupakan kelanjutan dari PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2021.

Kriteria, Prosedur, dan pelaporan PPh 21 ditanggung Pemerintah sama dengan PMK No. 09/PMK.03/2021. Namun ada beberapa perubahan sesuai yang disebutkan pada PMK 82/PMK.03/2021, yaitu:

  1. Pemerintah melalui PMK No 82/PMK.03/2021 telah memperpanjang periode pemberian insentif pajak mulai dari Juli 2021 sampai dengan Desember 2021.
  2. Pemberi Kerja yang telah menyampaikan Pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak secara online dengan menggunakan formulir di www.pajak.go.id. Pemberitahuan dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 Agustus 2021.
  3. Revisi Laporan Realisasi untuk periode January 2021-Juni 2021 harus diserahkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2021.

 

Pemberian insentif bagi wajib pajak terdampak pandemi Covid ini merupakan bagian dari progam penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. Namun demikian, karyawan yang bekerja di perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

 

Sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Pemerintah juga memperpanjang pemberian insentif pajak PPH21 ditanggung Pemerintah (DTP) sampai dengan Juni 2021. Peraturan ini perlu di ikuti oleh payroll software indonesia. Payroll software terbaik akan selalu update dengan regulasi yang berlaku.

 

Informasi ini di rangkum oleh Benemica, Benemica merupakan salah satu software payroll terbaik dan HR system terbaik Indonesia yang menyediakan aplikasi layanan mandiri karyawan, Administrasi HRD, Penggajian, dan Pajak yang terintegrasi, Benemica sudah comply dengan perhitungan pajak ditanggung Pemerintah sejak peraturan ini dikeluarkan.

 

Info lebih lanjut hubungi kami di website www.benemica.com atau call langsung dengan cara klik disini.

 

#Benemica #DTP 2021 #Pajak #PPH21

Read more
ImagePost

Pajak Ditanggung Pemerintah DTP 2021 Diperpanjang

Pajak Ditanggung Pemerintah DTP 2021 di Perpanjang

Perhatian untuk HRD dan Finance di Perusahaan,

Kiranya kabar baik menyertai Anda.

Kami ingin menginformasikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 terkait Insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Pandemi Covid-19 beserta dengan intisari peraturan tersebut yang berpotensi berdampak pada perhitungan gaji dan pajak penghasilan di Perusahaan Bapak/Ibu.

Peraturan ini adalah kelanjutan dari PMK No. 86/PMK.03/2020. Pemerintah memperpanjang periode pemberian insentif pajak mulai Januari 2021 sampai dengan Juni 2021. Dan kemudian di perpanjang lagi sampai Desember 2021, info lebih lengkap nya klik disini.

Bagi Perusahaan Bapak/Ibu yang telah mendaftar dan telah mendapat konfirmasi persetujuan Insentif Pajak, dapat menikmati insentif pajak ini.

Benemica merupakan salah satu payoll software terbaik yang menyediakan aplikasi layanan mandiri karyawan, Administrasi HRD, Penggajian, dan Pajak yang terintegrasi, Benemica sudah comply dengan perhitungan pajak ditanggung Pemerintah sejak peraturan ini dikeluarkan. Softrware payroll terbaik di Indonesia perlu update mengikuti peraturan yang berlaku.

Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi Tim Benemica melalui kontak yang ada di website www.benemica.com

 

#benemica #DTP #Pajak #PPH21

Read more
Copyrights © 2021 BLOG BENEMICA