Benemica merupakan Aplikasi layanan mandiri karyawan, administrasi HRD, Penggajian dan Pajak yang terintegrasi untuk Konsultan, Konsultan Pajak, dan Perusahaan.

News Feed.

ImagePost

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Aturan Lama Vs Aturan Baru)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini akan mengubah rumus perhitungan upah buruh pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berikut adalah beberapa perbedaan Aturan Pengupahan yang lama dan yang baru:

Butir Perubahan Aturan Lama (PP Nomor 78 Tahun 2015) Aturan Baru (PP Nomor 36 Tahun 2021)
Upah pekerja/ buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih Dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan Berpedoman pada struktur dan skala upah
Penetapan upah minimum Berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.  Berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.
Upah Minimum Provinsi (UMP)
  • Berdasarkan perhitungan upah minimum terdahulu
  • Peninjauan kebutuhan hidup layak yang memengaruhi upah ditetapkan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Rekomendasinya memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
  • Upah minimum sektoral provinsi harus lebih besar dari UMP di provinsi yang bersangkutan
  • Dilakukan sesuai tahapan perhitungan
  • Perhitungan penyesuaian UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi lalu direkomendasikan ke gubernur. UMP ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat setiap tanggal 21 November tahun berjalan dan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun. berikutnya.
  • UMP tahun berjalan yang lebih tinggi dari batas atas UMP, maka gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan. 
  • Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan ketentuan minimal sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, dan nilai Upah yang disepakati minimal 25% diatas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
  • Upah minimum sektoral provinsi dihapus
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
  • Gubernur dapat menetapkan UMK
  • UMK harus lebih besar dari UMP di provinsi yang bersangkutan
  • Bila ada peninjauan kebutuhan hidup layak, gubernur menetapkan UMK dengan memperhatikan rekomendasi bupati/wali kota dan Dewan Pengupahan Provinsi. Tapi rekomendasi bupati/wali kota hanya berupa saran
  • Upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih besar dari UMK di kabupaten/kota yang bersangkutan
  • Gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota selama tiga tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
  • UMK ditetapkan setelah penetapan UMP. UMK harus lebih tinggi dari UMP
  • Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah dihitung berdasarkan rata-rata tiga tahun terakhir dari data yang tersedia. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK bagi kabupaten/kota yang belum memiliki UMK
  • Perhitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota lalu disampaikan ke bupati/wali kota untuk direkomendasikan ke gubernur. 
  • Upah minimum sektoral kabupaten/kota dihapus
Rumus upah per jam untuk pekerjaan paruh waktu Upah berdasarkan satuan waktu terdiri dari upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan Adanya penambahan upah per jam  (upah sebulan x 1/162)

 

Batas atas dan batas bawah pada penjelasan diatas, diatur dalam Pasal 26 (3) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
Batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dihitung dengan rumus:

  

Sementara itu, batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dihitung dengan rumus

Batas Bawah Upah Minimum=50% ×Batas Atas Upah Minimum

 

Informasi ini di rangkum oleh Benemica, Benemica merupakan salah satu software payroll terbaik / payroll software terbaik dan HR system terbaik Indonesia yang menyediakan aplikasi layanan mandiri karyawan, Administrasi HRD, Penggajian, dan Pajak yang terintegrasi, Benemica dapat comply dengan perhitungan Pengupahan dalam peraturan ini.

 

Info lebih lanjut hubungi kami di website www.benemica.com atau call langsung dengan cara klik disini.

 

Penulis : Winda A. 

Sumber : Undang - Undang Cipta Kerja dan PP nomor 36 tahun 2021

Ilustrasi : Designed by Freepik

#Benemica

 

Read more
ImagePost

Aturan Upah di Bayar Per Jam Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja

Taukah Anda bahwa Upah dapat ditetapkan berdasarkan satuan waktu ataupun satuan hasil. Upah dalam satuan waktu dapat dihitung secara per jam, harian ataupun bulanan.

 

Aturan Upah di Bayar Per Jam sesuai Undang-Undang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, peraturan ini diberlakukan pada 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah (“PP”) yang menjadi salah satu aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tersebut sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP nomor 78 tahun 2015. Aturan lengkap PP nomor 36 tahun 2021 sebagai salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja ini dapat diakses di JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

 

Salah satu poin baru yang diatur dalam PP baru ini adalah terkait upah berdasarkan satuan waktu. Berbeda dengan aturan sebelumnya, dalam Pasal 15 PP ini, terdapat kategori baru upah berdasarkan satuan waktu, yakni upah per jam. Hal ini melengkapi upah sebelumnya, yakni upah harian dan upah bulanan. Pada Pasal 16, dijelaskan bahwa penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukan bagi pekerja/buruh yang bekerja secara paruh waktu.

 

Penentuan upah di atas upah minimum merupakan domain para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha, untuk memperjanjikan atau mengaturnya, baik dalam perjanjian kerja (“PK”), peraturan perusahaan (“PP”) atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).

 

Adapun formula perhitungan Upah per jam adalah sebagai berikut:

Upah per jam = Upah Sebulan : 126

 

Berdasarkan formula perhitungannya misalnya saja, Jika seorang buruh paruh waktu memiliki penghasilan mengikuti upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp. 4.416.186, maka perhitungan upah per jamnya adalah Rp 4.416.186 : 126 = Rp. 35.049 per jam.

 

Angka 126 ini adalah upah seminggu yaitu 29 jam dikali dalam satu tahun yaitu 52 minggu. Cara menghitungnya, 52 minggu dalam satu tahun dikali satu minggu 29 jam, hasilnya dibagi 12 bulan maka hasilnya 126.

 

Angka penyebut  (126) dalam formula perhitungan dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh waktu secara signifikan. Peninjauan ini akan di lakukan dan di tetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.

 

Perhitungan gaji khususnya perhitungan Upah per jam dapat dibantu oleh aplikasi, konsultasikan langsung bagaimana perhitungan gaji Perusahaan Anda dapat dipermudah dengan layanan Benemica.

 

Sumber : Undang - Undang Cipta Kerja dan PP nomor 36 tahun 2021

Ilustrasi : Designed by Freepik

Read more
ImagePost

Benemica Berkolaborasi Dengan Bank BNI untuk Memberikan Manfaat Lebih

Benemica bekerjasama dengan Bank BNI untuk memberikan manfaat lebih dan nilai tambah bagi Perusahaan dan Karyawan.

Proses penggajian dan pembayaran gaji jadi lebih mudah dan cepat, dan memberikan banyak manfaat yang dapat di nikmati oleh Karyawan melalui program Employee Benefit.

 

Benemica merupakan Aplikasi layanan mandiri karyawan, administrasi HRD, Penggajian dan Pajak yang terintegrasi. Cocok digunakan oleh Konsultan, Konsultan Pajak, ataupun Klien Perusahaan.

Benemica hadir untuk membantu dan mempermudah Perusahaan dalam mengelola HR-Payroll secara mandiri dan professional.

Benemica dapat di akses melalui smartphone dan web browser. Akses kapan saja dan dimana saja, dan tentunya tetap aman karena dapat dikonfigurasi hak aksesnya sesuai kebijakan di Perusahaan.

Info lebih lanjut kunjungi website di www.benemica.com atau kontak langsung Tim Benemica dengan cara klik disini.

 

Read more
Copyrights © 2021 BLOG BENEMICA