Pengecualian Natura dan/atau Kenikmatan (BIK) dari Objek Pajak Penghasilan

BIK adalah kompensasi yang diberikan dari pemberi kerja (Employer) kepada karyawan (Employee) untuk menunjang pekerjaan, dalam bentuk selain uang, misalnya barang atau fasilitas-fasilitas. Fasilitas dapat berupa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas untuk pegawai dan keluarganya baik disediakan secara langsung dari pemberi kerja ataupun dari pihak ketiga, yang disewa dan / atau dibayarkan oleh pemberi kerja.

 

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 ("PP 55") sebelumnya telah menjelaskan secara umum terkait dengan perlakuan perhitungan Natura dan/atau kenikmatan lain (BIK) yang dikenakan pajak, dan pengusaha wajib memotongnya.

 

Kementerian Keuangan Indonesia ("Kemenkeu") merilis peraturan baru No. 66 Tahun 2023 ("PMK 66") mengenai perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan. PMK 66 ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023, dan diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai benefits in kind ("BIK") dan batasan yang sesuai dengan jenis dan / atau nilainya.

 

Peraturan Kemenkeu ini memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai BIK tertentu yang termasuk dalam batasan tertentu yang dibebaskan dari objek pajak penghasilan.

Berikut di bawah ini ringkasan BIK yang dibebaskan dari pajak penghasilan (Pph):

A. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/ atau minuman bagi seluruh Pegawai meliputi:

• Makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja tanpa Batasan nilai

• Kupon makanan dan minuman, dengan ketentuan:

1. Tidak melebihi Rp 2.000.000 per bulan untuk setiap karyawan;

2. Tidak melebihi nominal makanan dan minuman yang sudah disediakan di tempat kerja dalam hal kupon makanan dan minuman melebihi Rp 2.000.000 per bulan.

Jika melebihi, maka selisihnya akan dikenakan pajak penghasilan (Pph)

 

B. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

Natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja tanpa batasan nilai, meliputi:

• Pakaian seragam;

• Peralatan untuk keselamatan kerja;

• sarana antar-jemput karyawan;

• Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya;

• Natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

 

C. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu

Ini termasuk sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja bagi karyawan dan keluarganya dalam bentuk:

• Tempat tinggal, termasuk perumahan;

•Kesehatan;

•Pendidikan;

•Peribadatan;

•Pengangkutan; dan/atau

• Olahraga tidak termasuk golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif.

sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dart Direktur Jenderal Pajak.

 

D. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

 

E. Natura dan/ atau kenikmatan (BIK) dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Berikut daftar natura dan/atau kenikmatan (BIK) dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan:

JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN (BIK)	BATASAN
Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hart Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	diterima atau diperoleh seluruh Pegawai
Bingkisan dart pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud di atas	a. diterima atau diperoleh pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per tahun untuk setiap karyawan
Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	a. diterima atau diperoleh pegawai; dan b. menunjang pekerjaan Pegawai
Fasilitas pelayanan Kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/ atau penyakit akibat kerja.
Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/ atau olahraga otomotif	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai  tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Paiak.
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	diterima atau diperoleh Pegawai.
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. diterima a tau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi keria.
Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi keria	diterima atau diperoleh Pegawai
Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel.atau pura	diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.

 

Pemberian natura dan/atau kenikmatan (BIK) pada tahun 2022 yang  menjadii objek pajak bagi karyawan/penerimanya, perlu dihitung dan dilaporkan pada SPT tahunan pajak penghasilan pribadi untuk tahun pajak 2022.

Pemberian natura dan/atau kenikmatan untuk periode Januari sampai dengan Juni 2023 yang merupakan objek pajak bagi karyawan/penerima, wajib dihitung, dibayar, serta dilaporkan oleh penerima/karyawan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023.

Penerbitan peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

 

Sumber:

Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023

 

Kontribusi Gambar : Freepik.com