BIK adalah kompensasi yang diberikan dari pemberi kerja (Employer) kepada karyawan (Employee) untuk menunjang pekerjaan, dalam bentuk selain uang, misalnya barang atau fasilitas-fasilitas. Fasilitas dapat berupa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas untuk pegawai dan keluarganya baik disediakan secara langsung dari pemberi kerja ataupun dari pihak ketiga, yang disewa dan / atau dibayarkan oleh pemberi kerja.

 

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 ("PP 55") sebelumnya telah menjelaskan secara umum terkait dengan perlakuan perhitungan Natura dan/atau kenikmatan lain (BIK) yang dikenakan pajak, dan pengusaha wajib memotongnya.

 

Kementerian Keuangan Indonesia ("Kemenkeu") merilis peraturan baru No. 66 Tahun 2023 ("PMK 66") mengenai perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan. PMK 66 ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023, dan diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai benefits in kind ("BIK") dan batasan yang sesuai dengan jenis dan / atau nilainya.

 

Peraturan Kemenkeu ini memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai BIK tertentu yang termasuk dalam batasan tertentu yang dibebaskan dari objek pajak penghasilan.

Berikut di bawah ini ringkasan BIK yang dibebaskan dari pajak penghasilan (Pph):

A. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/ atau minuman bagi seluruh Pegawai meliputi:

• Makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja tanpa Batasan nilai

• Kupon makanan dan minuman, dengan ketentuan:

1. Tidak melebihi Rp 2.000.000 per bulan untuk setiap karyawan;

2. Tidak melebihi nominal makanan dan minuman yang sudah disediakan di tempat kerja dalam hal kupon makanan dan minuman melebihi Rp 2.000.000 per bulan.

Jika melebihi, maka selisihnya akan dikenakan pajak penghasilan (Pph)

 

B. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

Natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja tanpa batasan nilai, meliputi:

• Pakaian seragam;

• Peralatan untuk keselamatan kerja;

• sarana antar-jemput karyawan;

• Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya;

• Natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

 

C. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu

Ini termasuk sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja bagi karyawan dan keluarganya dalam bentuk:

• Tempat tinggal, termasuk perumahan;

•Kesehatan;

•Pendidikan;

•Peribadatan;

•Pengangkutan; dan/atau

• Olahraga tidak termasuk golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif.

sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dart Direktur Jenderal Pajak.

 

D. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

 

E. Natura dan/ atau kenikmatan (BIK) dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Berikut daftar natura dan/atau kenikmatan (BIK) dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan:

JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN (BIK)	BATASAN
Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hart Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	diterima atau diperoleh seluruh Pegawai
Bingkisan dart pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud di atas	a. diterima atau diperoleh pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per tahun untuk setiap karyawan
Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	a. diterima atau diperoleh pegawai; dan b. menunjang pekerjaan Pegawai
Fasilitas pelayanan Kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/ atau penyakit akibat kerja.
Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/ atau olahraga otomotif	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai  tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Paiak.
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	diterima atau diperoleh Pegawai.
Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. diterima a tau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi keria.
Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi keria	diterima atau diperoleh Pegawai
Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel.atau pura	diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.

 

Pemberian natura dan/atau kenikmatan (BIK) pada tahun 2022 yang  menjadii objek pajak bagi karyawan/penerimanya, perlu dihitung dan dilaporkan pada SPT tahunan pajak penghasilan pribadi untuk tahun pajak 2022.

Pemberian natura dan/atau kenikmatan untuk periode Januari sampai dengan Juni 2023 yang merupakan objek pajak bagi karyawan/penerima, wajib dihitung, dibayar, serta dilaporkan oleh penerima/karyawan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023.

Penerbitan peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

 

Sumber:

Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023

 

Kontribusi Gambar : Freepik.com

Jangan sampai terlewat promo benemica diskon 10 ribu per user sampai dengan 6 bulan untuk lebih jelas bisa klik link berikut  Coba Gratis.

Menginjak penghujung tahun 2023, Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 3 Tahun 2022 yang melibatkan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 yang sudah ditetapkan sejak 11 Oktober 2022 lalu.

Apakah anda sudah memiliki rencana liburan dan ingin mengatur jadwal cuti? Yuk Cek jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 berikut ini:

Bagian 1. Hari Libur Nasional 2023

 

Bagian 2. Cuti Bersama 2023

 

Pada Surat Keputusan Bersama Nomor 3 Tahun 2022 poin kelima, Pemerintah juga menetapkan bahwa Pelaksanaan Cuti Bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/ karyawan/ pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan.

Selain itu, Pada poin ketujuh juga menyebutkan bahwa Pelaksanaan Cuti Bersama bagi lembaga/ instasi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing. Jadi untuk kalian yang bekerja di lembaga/ instasi swasta, silahkan hubungi bagian HR untuk info pasti kapan perusahaan anda libur dan cuti Bersama untuk tahun 2023 ini.

Sumber: Surat Keputusan Bersama Nomor 3 Tahun 2022

 

Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1443 H

 

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah Tahun 2022, yaitu pada tanggal 29 April, 4, 5 dan 6 Mei 2022. Pengumuman ini disampaikan melalui channel YouTube Sekretariat Presiden pada hari Rabu, 6 April 2022.

 

Keputusan yang diumumkan Bapak Presiden Jokowi itu sekaligus mengubah SKB 3 Menteri sebelumnya terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022. Dalam SKB Tersebut, pemerintah hanya menetapkan tanggal merah Lebaran pada 2 dan 3 Mei 2022, yaitu hari Senin dan Selasa. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait.

 

Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan hari libur nasional hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 - 3 Mei 2022, dan juga menetapkan cuti bersama pada tanggal 29 April, 4, 5 dan 6 Mei 2022.

 

Pengajuan dan Pengelolaan Cuti Otomatis

Cara paling mudah dan cepat adalah menggunakan aplikasi Benemica. Pengajuan cuti dan termasuk pengeloaan cuti bersama Idul Fitri, yang prosesnya dapat secara cepat dan real-time. Begitu juga dengan persetujuannya, begitu juga dengan persetujuan serta rekap balance cuti yang bisa dihitung secara otomatis.

Karena semua proses dilakukan secara otomatis tentunya lebih efisien dibandingkan dengan cara manual yang membutuhkan lembar pengajuan cuti dan memiliki berbagai kelemahan. Seperti membutuhkan waktu yang lebih Panjang  serta risiko human error pada proses rekapitulasi.

Kesalahan pada proses rekapitulasi, salah input data di kolom Excel,  akan berdampak merugikan bagi karyawan maupun perusahaan.

Aplikasi Benemica dilengkapi dengan fitur 5 in 1 Employee Manager Self-Services yang memungkinkan Karyawan secara mandiri melakukan:

1. Pencatatan kehadiran
2. Pengajuan cuti
3. Pengajuan klaim/reimbursement
4. Akses slip gaji
5. Pengajuan dan perhitungan lembur

melalui aplikasi mobile dan aplikasi Web yang terintegrasi.

 

Apakah Anda memiliki rencana mudik untuk merayakan Idulfitri tahun ini? Jangan lupa untuk mematuhi aturan mudik yang diatur melalui Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri (PPDN) Pada Masa Pandemi Virus Corona Disease (Covid-19) yang diteken oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada 2 April 2022. Tetap jalankan protokol Kesehatan, termasuk tetap menggunakan Masker pada saat ditempat umum atau saat bersilaturahmi.

 

Informasi ini di rangkum oleh Benemica, Benemica merupakan salah satu software payroll terbaik / payroll software terbaik dan HR system terbaik Indonesia yang menyediakan aplikasi layanan mandiri karyawan, Administrasi HRD, Penggajian, dan Pajak yang terintegrasi.

 

Sumber: YouTube Sekretariat Presiden