Benemica merupakan Aplikasi layanan mandiri karyawan, administrasi HRD, Penggajian dan Pajak yang terintegrasi untuk Konsultan, Konsultan Pajak, dan Perusahaan.

News Feed.

ImagePost

Mengenal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Mengenal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

 

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam Sidang Paripurna Kamis 7 Oktober 2021. Secara garis besar Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang informasinya terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, mencakup perubahan sejumlah aturan pajak yaitu perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty jilid II yang bernama Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, dan pengenaan pajak karbon dan tarifnya.

 

Dengan diundang-undangkannya Harmonisasi Peraturan pajak (UU HPP), semua aturan yang berada di dalamnya harus dilaksanakan mulai tahun 2022, namun berlakunya dengan masa berlakunya berbeda-beda karena terdiri dari berbagai elemen. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai berlaku sejak UU baru ini diundangkan, selain itu:

  • Perubahan di UU Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku pada 2022.
  • Perubahan UU PPN mulai berlaku 1 April 2022.
  • Program pengungkapan sukarela Wajib Pajak atau Tax Amnesty berlaku selama 6 bulan. Mulai dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022
  • Pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022.

 

Mari kita pelajari bersama lebih lengkap informasi perubahan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan mulai berlaku pada Tahun 2022,

1. PPH Badan

Pemerintah batal menurunkan tarif PPh Badan atau Perusahaan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tarif PPh Badan di tahun depan akan sama seperti tarif tahun ini yakni sebesar 22% untuk Perusahaan dalam negeri dan 20% untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

 

2. PPH Orang Pribadi

Melalui pengesahaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap dan tidak ada perubahan, namun untuk lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5% dinaikkan menjadi Rp 60.000.000,- dari sebelumnya Rp 50.000.000,-.

 

Sebagai Contoh:

Pak Ben seorang Karyawan Tetap di suatu Perusahaan bergaji Rp 10 juta sebulan, maka perhitungan sederhana pajaknya adalah:

Dengan UU PPh

Disetahunkan  Rp 120 jt

PTKP Rp 54 jt

Dasar pengenaan Pajak (DPP) =  Rp 66 jt

Perhitungan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh)

5% x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta/tahun

15% x Rp 16 juta = Rp 2,4 juta/tahun

PPH = Rp. 4,9 juta/tahun dibagi 12 bulan = Rp 408.333,-

Dengan UU PPh maka pajak yang harus dibayar pegawai bergaji Rp 10 juta perbulan sebesar Rp 4.900.000,-/tahun atau sekitar Rp 408.333,-/bulan.

Dengan UU HPP

Disetahunkan  Rp 120 jt

PTKP Rp 54 jt

Dasar pengenaan Pajak (DPP) =  Rp 66 jt

Perhitungan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh)

5% x Rp 60 juta = Rp 3 juta

15% x Rp 6 juta = Rp 900 ribu

PPH = Rp. 3,9 juta/tahun dibagi 12 bulan = Rp 325.000,-

Dengan UU HPP maka pajak yang harus dibayar pegawai bergaji Rp 10 juta perbulan menjadi lebih rendah dari UU PPh yaitu sebesar Rp 3,9 juta pertahun atau sekitar Rp 325.000,-/bulan.

 

Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini pastinya memberikan manfaat untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya kepada masyarakat berpenghasilan menengah - rendah.

 

Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) kedua, otomatis disesuaikan menjadi diatas Rp 60.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- dengan tarif tetap 15%.

 

Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) ketiga, tidak ada perubahan diatas Rp 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- dengan tarif tetap 25%.

 

Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) keempat, diatas Rp 500.000.000,- s.d Rp. 5.000.000.000,- dengan tarif tetap 30%.

 

Pemerintah menambah skema baru Lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) kelima, yaitu pengenaan tarif PPh sebesar 35% bagi orang yang memiliki penghasilan di atas Rp. 5.000.000.000,- (Rp 5 miliar) per tahun.

 

Sebagai contoh:

Bu Ica adalah Pemilik dan sekaligus Direktur Utama yang bergaji Rp 600 juta sebulan, maka perhitungan sederhana pajaknya adalah:

Dengan UU PPh

Disetahunkan  Rp 7,2 Miliyar

PTKP Rp 72 jt

Dasar pengenaan Pajak (DPP) =  Rp 7,128 Miliyar

Perhitungan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh)

5% x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta/tahun

15% x Rp 250 juta = Rp 37,5 juta/tahun

25% x Rp 500 juta = Rp 125jt/tahun

30% x Rp 6,328 Miliyar = Rp. 1.898.400.000,-/tahun

PPH = Rp. 2.063.400.000,- /tahun dibagi 12 bulan = Rp 171.950.000,-

Dengan UU PPh maka pajak yang harus dibayar pegawai bergaji Rp 600 juta perbulan sebesar Rp. 2.063.400.000,- /tahun atau sekitar Rp 171.950.000,-/bulan.

Dengan UU HPP

Disetahunkan  Rp 7,2 Miliyar

PTKP Rp 72 jt

Dasar pengenaan Pajak (DPP) =  Rp 7,128 Miliyar

Perhitungan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh)

5% x Rp 60 juta = Rp 3 juta/tahun

15% x Rp 250 juta = Rp 37,5 juta/tahun

25% x Rp 500 juta = Rp 125jt/tahun

30% x Rp 5 Miliyar = Rp. 1,5 Miliyar

35% x 1,318 Miliyar = Rp. 461,3 juta/tahun

PPH = Rp. 2.126.800.000,-/tahun dibagi 12 bulan = Rp 177.233.333,-

Dengan UU HPP maka pajak yang harus dibayar pegawai bergaji Rp 600 juta perbulan menjadi lebih tinggi dari UU PPh yaitu sebesar Rp 2.126.800.000,-/tahun atau sekitar Rp 177.233.333,-/bulan.

 

Tarif PPh tersebut naik 5% dibanding yang berlaku saat ini yakni sebesar 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000,- per tahun. Artinya, ini adalah aturan baru yang berlaku bagi orang kaya di dalam negeri.

 

Rangkuman perubahan adalah sebagai berikut:

 

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), informasinya juga terdapat terobosan baru yaitu mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan semakin memudahkan Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, tetapi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak, yaitu apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun.

 

Mari bersama dukung reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salinan UU Nomor 7 Tahun 2021 sudah tersedia, hubungi Tim Benemica melalui klik Link Chat Berikut untuk mendapatkan salinannya.

 

Peraturan ini perlu di ikuti oleh payroll software indonesiaPayroll software terbaik akan selalu update dengan regulasi yang berlaku. Informasi ini di rangkum oleh Benemica, Benemica merupakan salah satu software payroll terbaik dan HR system terbaik Indonesia yang menyediakan aplikasi layanan mandiri karyawan, Administrasi HRD, Penggajian, dan Pajak yang terintegrasi untuk Perusahaan.

 

 

Sumber : Website Kementrian Keuangan RI https://www.kemenkeu.go.id

 

#Benemica #DTP 2021 #Pajak #PPH21 #RUUHPP #UUHPP #UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan #UUHPP 2022

Read more
ImagePost

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Aturan Lama Vs Aturan Baru)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini akan mengubah rumus perhitungan upah buruh pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berikut adalah beberapa perbedaan Aturan Pengupahan yang lama dan yang baru:

Butir Perubahan Aturan Lama (PP Nomor 78 Tahun 2015) Aturan Baru (PP Nomor 36 Tahun 2021)
Upah pekerja/ buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih Dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan Berpedoman pada struktur dan skala upah
Penetapan upah minimum Berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.  Berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.
Upah Minimum Provinsi (UMP)
  • Berdasarkan perhitungan upah minimum terdahulu
  • Peninjauan kebutuhan hidup layak yang memengaruhi upah ditetapkan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Rekomendasinya memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
  • Upah minimum sektoral provinsi harus lebih besar dari UMP di provinsi yang bersangkutan
  • Dilakukan sesuai tahapan perhitungan
  • Perhitungan penyesuaian UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi lalu direkomendasikan ke gubernur. UMP ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat setiap tanggal 21 November tahun berjalan dan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun. berikutnya.
  • UMP tahun berjalan yang lebih tinggi dari batas atas UMP, maka gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan. 
  • Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan ketentuan minimal sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, dan nilai Upah yang disepakati minimal 25% diatas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
  • Upah minimum sektoral provinsi dihapus
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
  • Gubernur dapat menetapkan UMK
  • UMK harus lebih besar dari UMP di provinsi yang bersangkutan
  • Bila ada peninjauan kebutuhan hidup layak, gubernur menetapkan UMK dengan memperhatikan rekomendasi bupati/wali kota dan Dewan Pengupahan Provinsi. Tapi rekomendasi bupati/wali kota hanya berupa saran
  • Upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih besar dari UMK di kabupaten/kota yang bersangkutan
  • Gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota selama tiga tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
  • UMK ditetapkan setelah penetapan UMP. UMK harus lebih tinggi dari UMP
  • Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah dihitung berdasarkan rata-rata tiga tahun terakhir dari data yang tersedia. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK bagi kabupaten/kota yang belum memiliki UMK
  • Perhitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota lalu disampaikan ke bupati/wali kota untuk direkomendasikan ke gubernur. 
  • Upah minimum sektoral kabupaten/kota dihapus
Rumus upah per jam untuk pekerjaan paruh waktu Upah berdasarkan satuan waktu terdiri dari upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan Adanya penambahan upah per jam  (upah sebulan x 1/162)

 

Batas atas dan batas bawah pada penjelasan diatas, diatur dalam Pasal 26 (3) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
Batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dihitung dengan rumus:

  

Sementara itu, batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dihitung dengan rumus

Batas Bawah Upah Minimum=50% ×Batas Atas Upah Minimum

 

Informasi ini di rangkum oleh Benemica, Benemica merupakan salah satu software payroll terbaik / payroll software terbaik dan HR system terbaik Indonesia yang menyediakan aplikasi layanan mandiri karyawan, Administrasi HRD, Penggajian, dan Pajak yang terintegrasi, Benemica dapat comply dengan perhitungan Pengupahan dalam peraturan ini.

 

Info lebih lanjut hubungi kami di website www.benemica.com atau call langsung dengan cara klik disini.

 

Penulis : Winda A. 

Sumber : Undang - Undang Cipta Kerja dan PP nomor 36 tahun 2021

Ilustrasi : Designed by Freepik

#Benemica

 

Read more
ImagePost

Aturan Upah di Bayar Per Jam Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja

Taukah Anda bahwa Upah dapat ditetapkan berdasarkan satuan waktu ataupun satuan hasil. Upah dalam satuan waktu dapat dihitung secara per jam, harian ataupun bulanan.

 

Aturan Upah di Bayar Per Jam sesuai Undang-Undang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, peraturan ini diberlakukan pada 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah (“PP”) yang menjadi salah satu aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tersebut sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP nomor 78 tahun 2015. Aturan lengkap PP nomor 36 tahun 2021 sebagai salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja ini dapat diakses di JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

 

Salah satu poin baru yang diatur dalam PP baru ini adalah terkait upah berdasarkan satuan waktu. Berbeda dengan aturan sebelumnya, dalam Pasal 15 PP ini, terdapat kategori baru upah berdasarkan satuan waktu, yakni upah per jam. Hal ini melengkapi upah sebelumnya, yakni upah harian dan upah bulanan. Pada Pasal 16, dijelaskan bahwa penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukan bagi pekerja/buruh yang bekerja secara paruh waktu.

 

Penentuan upah di atas upah minimum merupakan domain para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha, untuk memperjanjikan atau mengaturnya, baik dalam perjanjian kerja (“PK”), peraturan perusahaan (“PP”) atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).

 

Adapun formula perhitungan Upah per jam adalah sebagai berikut:

Upah per jam = Upah Sebulan : 126

 

Berdasarkan formula perhitungannya misalnya saja, Jika seorang buruh paruh waktu memiliki penghasilan mengikuti upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp. 4.416.186, maka perhitungan upah per jamnya adalah Rp 4.416.186 : 126 = Rp. 35.049 per jam.

 

Angka 126 ini adalah upah seminggu yaitu 29 jam dikali dalam satu tahun yaitu 52 minggu. Cara menghitungnya, 52 minggu dalam satu tahun dikali satu minggu 29 jam, hasilnya dibagi 12 bulan maka hasilnya 126.

 

Angka penyebut  (126) dalam formula perhitungan dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh waktu secara signifikan. Peninjauan ini akan di lakukan dan di tetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.

 

Perhitungan gaji khususnya perhitungan Upah per jam dapat dibantu oleh aplikasi, konsultasikan langsung bagaimana perhitungan gaji Perusahaan Anda dapat dipermudah dengan layanan Benemica.

 

Sumber : Undang - Undang Cipta Kerja dan PP nomor 36 tahun 2021

Ilustrasi : Designed by Freepik

Read more
ImagePost

Pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah DTP Diperpanjang Hingga Desember 2021

Berikut rangkuman dari PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.03/2021 terkait Insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease yang berkaitan dengan payroll atau proses penggajian di Perusahaan. Peraturan ini secara resmi di sahkan pada 1 Juli 2021.

Peraturan ini merupakan kelanjutan dari PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2021.

Kriteria, Prosedur, dan pelaporan PPh 21 ditanggung Pemerintah sama dengan PMK No. 09/PMK.03/2021. Namun ada beberapa perubahan sesuai yang disebutkan pada PMK 82/PMK.03/2021, yaitu:

  1. Pemerintah melalui PMK No 82/PMK.03/2021 telah memperpanjang periode pemberian insentif pajak mulai dari Juli 2021 sampai dengan Desember 2021.
  2. Pemberi Kerja yang telah menyampaikan Pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak secara online dengan menggunakan formulir di www.pajak.go.id. Pemberitahuan dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 Agustus 2021.
  3. Revisi Laporan Realisasi untuk periode January 2021-Juni 2021 harus diserahkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2021.

 

Pemberian insentif bagi wajib pajak terdampak pandemi Covid ini merupakan bagian dari progam penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. Namun demikian, karyawan yang bekerja di perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

 

Sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Pemerintah juga memperpanjang pemberian insentif pajak PPH21 ditanggung Pemerintah (DTP) sampai dengan Juni 2021. Peraturan ini perlu di ikuti oleh payroll software indonesia. Payroll software terbaik akan selalu update dengan regulasi yang berlaku.

 

Informasi ini di rangkum oleh Benemica, Benemica merupakan salah satu software payroll terbaik dan HR system terbaik Indonesia yang menyediakan aplikasi layanan mandiri karyawan, Administrasi HRD, Penggajian, dan Pajak yang terintegrasi, Benemica sudah comply dengan perhitungan pajak ditanggung Pemerintah sejak peraturan ini dikeluarkan.

 

Info lebih lanjut hubungi kami di website www.benemica.com atau call langsung dengan cara klik disini.

 

#Benemica #DTP 2021 #Pajak #PPH21

Read more
Copyrights © 2021 BLOG BENEMICA